6 hours ago
10
Surabaya, CNN Indonesia --
Kasus penipuan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diduga melibatkan oknum militer aktif mencuat di Jawa Timur (Jatim).
Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 miliar dengan korban diduga lebih dari 20 orang.
Sejumlah orang yang mengaku jadi korban dugaan penipuan seleksi CPNS ini pun melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur pada Sabtu (8/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kuasa hukum para korban Ketut Surya Putra mengatakan, dalam laporan awal ini, pihaknya mempolisikan seorang bernama OP, selaku pemilik lembaga pelatihan kerja PT PTC yang bertempat di Sidoarjo, Jawa Timur.
Ketut mengatakan penipuan ini bermula saat para pelapor ini mengikuti tes resmi seleksi CPNS pada 2024-2025 dengan tujuan bermacam-macam instansi. Namun mereka dinyatakan gagal di tahap akhir.
Usai dinyatakan gagal, sejumlah oknum yang masih aktif berdinas di sejumlah instansi militer di Jawa Timur kemudian mendekati para pelapor dan menawari bantuan agar mereka bisa lolos CPNS dengan modus adanya seleksi 'susulan'.
Para pelapor ini mengaku percaya terhadap oknum-oknum tersebut. Pasalnya, keluarga mereka sendiri merupakan purnawirawan atau bahkan masih sesama perwira aktif di instansi tersebut.
"Modusnya adalah para korban ini didekati oleh orang-orang yang saat ini masih menjabat di suatu instansi aktif. Namun mereka ini menawarkan korban ini untuk bertemu dengan si pelaku OP," ujar Ketut di Mapolda Jatim.
Oknum tersebut kemudian mempertemukan korban dengan terlapor bernama OP yang menjanjikan dirinya bisa meloloskan orang dengan penempatan di berbagai instansi pemerintah melalui jalur 'susulan'.
"Terdapat banyak sekali instansi-instansi yang dijanjikan seperti kementerian, kejaksaan dan juga IPDN dan juga BUMN," ucapnya.
Menurut Ketut, para pelapor rata-rata dimintai uang oleh OP, berkisar Rp300 juta hingga Rp700 juta, bila ingin diterima atau dinyatakan lolos seleksi 'susulan' ini. Besar kecilnya nominal tergantung pada instansi yang dijanjikan.
"Contohnya, misalkan jika ingin masuk di instansi A dia harus merogoh kocek Rp700 juta, di instansi B dia merogoh kocek Rp500 juta. Berbeda-beda seperti itu," ujarnya.
Usai membayar senilai ratusan juta rupiah kepada terlapor OP, korban kemudian diarahkan untuk mengikuti tes akademik, tes fisik, tes psikologi hingga tes kesehatan yang dibuat seolah-olah kegiatan itu benar-benar dibuat oleh lembaga negara.
Hal itu diketahui karena terlapor OP, mengirimkan surat keputusan (SK) dan jadwal tes berkop resmi lembaga negara kepada para pelapor. Namun, surat-surat itu belakangan diketahui seluruhnya palsu setelah dicek ke instansi terkait.
"Para korban juga sudah mengecek dari instansi-instansi terkait, ternyata SK dan juga jadwal yang dikeluarkan itu tidak benar, adalah palsu. Surat-surat yang dikeluarkan juga palsu semua. Ada kop surat resmi, ada SK penunjukan, tapi palsu semua." ujarnya.
Usai serangkaian tes 'susulan' itu, para korban nyatanya tak kunjung diterima di instansi tersebut. Janji OP yang disebut sejak 2024-2025 pun belum terealisasi hingga kini.
Dalam tahap awal, ada lima korban yang melapor, dengan total kerugian mencapai Rp3,5 miliar. Namun, Ketut menyatakan jumlah korban dan total kerugian korban di luar kelompok ini, termasuk di luar Jawa Timur, jauh lebih besar.
"Sudah mencapai kerugian Rp20 miliar lebih, karena korbannya sudah diduga jelas lebih dari 10 orang," ujarnya.
Ketut menyebut sejumlah korban yang hendak melapor justru mendapat intimidasi dari oknum institusi militer, yang mengancam uang mereka akan hangus apabila proses dilaporkan ke polisi.
"Teman dari instansi yang lain juga mengatakan dan mengancam para korban bahwa justru para korbanlah yang salah, karena korban itu telah melakukan tindak pidana penyuapan," ucapnya.
Namun, saat ditanya dari institusi mana oknum-oknum militer yang jadi perantara OP itu berasal, Ketut mengaku dirinya belum bisa mengungkapnya.
"Saya tidak bisa sebutkan detailnya apakah instansinya seperti apa, tapi yang jelas salah satu instansi yang membawa para korban ini merupakan oknum dari instansi kemiliteran," katanya.
Ketut berharap kepolisian bisa mengusut dan proses hukum laporan ini, agar nama instansi-instansi yang dicatut tidak tercoreng, sekaligus meminta uang korban dikembalikan dan pelaku dihukum.
"Harapan saya selaku tim dan kuasa hukum berharap teman-teman kepolisian juga dapat turut serta membantu terkait prosedur ini dan juga laporan ini. Yang diinginkan para korban uang kembali dan juga hukuman untuk pelaku juga dapat dilaksanakan," ujar Ketut.
Sementara itu, salah satu korban, DYA (27), warga Sidoarjo, menceritakan awal mula dugaan ini berawal. Hal itu saat ayahnya yang masih aktif berdinas di institusi militer, didekati oleh rekan sesama instansi yang menawarkan jalur masuk CPNS susulan ke sebuah kementerian.
"Ayah saya tuh didekati oleh rekannya, kebetulan salah satu instansi, yang mana beliau ini menawarkan untuk memasuki ranah CPNS secara susulan," ujar DYA.
Rekan ayahnya itu kemudian mengenalkannya dengan OP. DYA pun mengaku awalnya membayar Rp525 juta untuk mengikuti seleksi 'susulan', yang kemudian membengkak menjadi Rp625 juta dengan dalih biaya penempatan.
"Di awal Rp525 juta, sampai akhirnya beliau ini 'bilang ini, nambah sekian untuk biaya penempatan dan biaya yang lain-lain lah istilahnya'. Nambah total saya di angka Rp625," ujarnya.
DYA pun menjelaskan dirinya dan beberapa orang lain sempat mengikuti serangkaian tes yang tampak meyakinkan lantaran menggunakan atribut resmi kementerian.
"Ada perekrutan, kayak saya tuh dilakukan tes. Tesnya itu tes psikologi yang ada tulisannya, kementerian, ada baliho-nya gitu loh, ada tulisannya kementerian," ujarnya.
"Di situ ada pegawainya juga yang ngaku-ngaku orang kementerian, juga orang pusat dari Jakarta, dan beliau ini mengetes kami berempat waktu itu karena kami ada empat waktu itu, dan diberikan surat yang mana ada kopnya. Kopnya itu dari kementerian," tambahnya.
Ia merinci rangkaian tes yang dijalani berlangsung di beberapa lokasi, mulai dari sebuah ruko di Surabaya untuk tes psikologi, Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya untuk tes kesehatan, hingga lapangan Bogowonto sebagai tempat tes fisik.
"Ketika saya tes di lapangan Bogowonto itu, ada yang mengaku-ngaku aparat militer yang bertugas di area situ. Beliau itu ngetes kami semua itu di situ untuk tes lari, sit up, pull up, segala macam," ujarnya.
DYA menyebut, rangkaian kejadian yang dialaminya berlangsung sekitar Agustus hingga Desember 2025. Kecurigaan DYA muncul setelah jadwal penempatan yang telah disusun terus diundur tanpa kepastian.
"Di jadwal terakhir penempatan itu tidak dilaksanakan. Diundur, diundur terus seperti itu," ujarnya.
Ia juga mengaku sempat meminta pengembalian uang dan disanggupi OP. Namun, realisasinya diingkari hingga kini. Ia pun memutuskan melaporkan kasus ini ke Polda Jatim.
"Sempat minta uang untuk kembali, dan waktu itu beliau ini mengiyakan, tetapi pada saat itu diingkari lagi. Pengembaliannya tuh dia mengembalikan secara termin, dan diingkari lagi," katanya.
Hingga berita ini ditulis, Polda Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait pelaporan yang akan dilayangkan para korban.
(frd/sfr)
