4 hours ago
7
Surabaya, CNN Indonesia --
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mengungkapkan terdapat 22 kabupaten/kota di wilayah Jatim telah menetapkan status keadaan darurat kekeringan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno mengatakan, di 22 kabupaten/kota itu, setidaknya ada 84 ribu jiwa yang terdampak.
"Saat ini ada 22 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan dengan estimasi KK yang terdampak sekitar 24.136. Estimasi jumlah jiwanya sekitar 84.458," kata Satriyo, Rabu (19/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
22 kabupaten/kota yang telah menetapkan status kedaruratan kekeringan yakni Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan.
Kemudian Trenggalek, Gresik, Kabupaten Malang, Jember, Sampang, Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan dan Kota Batu.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jatim Gatot Soebroto mengatakan dari 22 kabupaten yang telah mendeklarasikan status darurat kekeringan, seluruhnya telah melaksanakan dropping air bersih terhadap lahan-lahan pertanian untuk mencegah terjadinya puso atau gagal panen menggunakan alokasi anggaran masing-masing pemerintah daerah.
Namun, Gatot menyebut sebanyak 11 daerah di antaranya telah mengajukan permohonan perbantuan air bersih kepada Pemprov Jatim. Sebabnya, ungkap dia, kondisi fiskal pemerintah kabupaten tersebut telah dipergunakan semaksimal mungkin untuk membiayai usaha pengairan terhadap lahan yang berpotensi terdampak kekeringan.
"Ada 11 kabupaten yang sudah meminta dukungan ke provinsi. Artinya, mereka sudah melaksanakan dropping air bersih menggunakan anggarannya dan sudah maksimal sudah habis, sehingga membutuhkan dukungan dari APBD provinsi," ujar Gatot.
Namun demikian, Gatot menyebut terdapat sebanyak 15 pemerintah kabupaten yang masih sanggup untuk melakukan dropping air bersih secara mandiri menggunakan kas yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.
"Sudah ada 15 Kabupaten yang sudah melakukan dropping air bersih. Salah satunya seperti Bondowoso, Situbondo, Blitar, Ponorogo, Probolinggo ini sudah melakukan dropping air bersih," bebernya.
Lebih lanjut, Gatot memaparkan BPBD Provinsi Jatim juga telah menyiapkan sebanyak 5.410 ritase, 100 tandon lipat, 50 tandon, hingga 9.600 buah terpal dalam upaya penanganan fenomena kekeringan di seluruh kabupaten/kota.
Gatot menyatakan segenap personel BPBD Provinsi Jatim siap sedia untuk melakukan distribusi air bersih di seluruh wilayah yang terdampak kekeringan. Syaratnya, masing-masing pemerintah kabupaten/kota wajib mengajukan permohonan kepada pemerintah provinsi yang berkedudukan di Surabaya.
"Kami pun sudah masif melakukan dropping air bersih, tetapi dengan catatan bahwa permohonan dropping tersebut harus diajukan oleh kabupaten/kota yang kekeringan. Ini mengantisipasi apa? Agar masyarakat bisa menjangkau semua bantuan dari pemerintah tersebut dan bisa merata distribusi air bersih yang bisa kita lakukan," kata dia.
Ia memaparkan berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau di Jawa Timur akan jatuh pada bulan Agustus dan September.
Untuk mengantisipasi kebencanaan pada periode ini, Gatot mengatakan BPBD Provinsi Jatim berfokus pada penanganan jangka pendek dan kedaruratan.
Berdasarkan pemetaan pihaknya, terdapat 29 kabupaten, 260 kecamatan, dan 926 desa di seluruh penjuru wilayah Provinsi Jawa Timur yang berpotensi dilanda kekeringan. Fenomena tersebut juga diprediksi berdampak terhadap 1.582.672 jiwa atau 489.608 KK.
Lebih lanjut, mengenai kemungkinan dilaksanakannya operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah-wilayah yang rentan dan berpeluang besar diterpa kekeringan, Gatot mengungkapkan hal tersebut belum dapat dilakukan pihaknya dalam waktu dekat karena awan potensial atau awan konvektif yang memiliki kandungan air cukup masih tidak dapat teramati.
(frd/dal)
