4 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar segera menggunakan bantuan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp200 miliar untuk penanganan pascagempa.
Bantuan dari Presiden Prabowo Subianto itu terdiri atas Rp40 miliar untuk NTT secara keseluruhan, dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten di provinsi.
"Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini," ujar Mendagri pada Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan digelar virtual, Senin (7/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara khusus, Tito menyoroti lambatnya realisasi belanja bantuan di sejumlah daerah terdampak. Karena itu, upaya percepatan perlu terus dilakukan.
"Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini," kata Tito.
Dalam upaya mendukung penanganan pascagempa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri telah menerjunkan tim untuk mengasistensi penggunaan bantuan agar cepat direalisasikan. Sehingga, bantuan dapat langsung menyentuh masyarakat hingga ke daerah pelosok yang mungkin tidak dapat dijangkau pemerintah pusat.
Di sisi lain, Tito menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur dasar di NTT saat ini relatif telah kembali berfungsi,
baik listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, maupun pelabuhan. Namun, masih terdapat sejumlah titik yang masih dalam penanganan.
Menurut Mendagri, kondisi terkini itu mempermudah mobilitas orang dan barang di NTT dibandingkan penanganan bencana di Sumatra. Karena itu, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.
Tito menyebutkan, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah mempercepat pendataan terhadap bangunan yang rusak, baik rumah maupun fasilitas umum sebagai acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan.
"Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga memaparkan berbagai dukungan Kemendagri dalam membantu masyarakat terdampak, seperti penugasan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk turun langsung membantu menerbitkan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa.
"Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak)," kata Tito.
Koordinasi juga dilakukan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, terkait penerbitan kembali sertifikat pertanahan, serta dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait penerbitan dokumen seperti SIM, STNK, dan BPKB.
(rea/rir)
