1 hour ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong kepala daerah menerapkan kepemimpinan teknokratik guna meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Pendekatan tersebut dinilai penting karena menuntut para pemimpin daerah berorientasi pada hasil nyata dan berani mengambil keputusan strategis.
Ia menilai pendekatan teknokratik sangat krusial karena kepala daerah dituntut mampu menggali potensi ekonomi wilayah. Selain itu, pemerintah daerah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif demi menarik masuknya investasi.
Hal itu disampaikan Tito saat menjadi narasumber dalam Sharing Session bertema 'Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah' pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8).
Tito menjelaskan, kepemimpinan teknokratik menitikberatkan pada keahlian dan pencapaian hasil. Pendekatan ini berbeda dengan pola birokratik yang lebih menekankan proses dan kepatuhan terhadap prosedur.
Meski birokrasi tetap diperlukan dalam pemerintahan, ia menegaskan prosedur yang ada tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan.
"Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbelit, ya permudah," tegasnya.
Menurut Tito, pendekatan tersebut penting diterapkan mengingat latar belakang kepala daerah yang beragam. Sebagian berasal dari birokrasi dan memiliki pengalaman di bidang administrasi pemerintahan, sedangkan sebagian lain berlatar belakang sektor swasta maupun profesi lain.
Karena itu, kemampuan teknokratik diperlukan agar kepala daerah mampu mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus mencapai target pembangunan. Salah satu kemampuan yang perlu diperkuat adalah pengelolaan keuangan daerah.
Tito menekankan, keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari upaya meningkatkan pendapatan. Pendapatan daerah antara lain bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, kepala daerah perlu menggali potensi ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sektor jasa, sekaligus mendorong masuknya investasi. Berkembangnya sektor swasta menjadi salah satu kunci penguatan perekonomian daerah.
Aktivitas dunia usaha dinilai tidak hanya membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, tetapi juga memperbesar penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor, termasuk melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha.
Tito juga mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap belanja harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada saat yang sama, ia meminta pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
"Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit," katanya.
Untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian, Tito meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan tersebut dinilai penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang maupun pemahaman yang sama mengenai ekonomi dan sektor jasa keuangan.
"Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah," imbuh dia.
Tito berharap OJK dapat memberikan pendampingan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi. Dukungan itu diharapkan turut memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan membantu kepala daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Kegiatan ini diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual, serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026.
(rir)
