4 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) akhirnya buka suara soal tuduhan penistaan agama yang dialamatkan sejumlah kalangan terhadapnya terkait ceramah dalam forum di Masjid UGM pada 5 Maret 2026 lalu.
Menurut JK, yang melaporkan dirinya telah melakukan penistaan atau pelecehan agama itu hanya bermodal potongan video yang disertai narasi tak tepat terkait ceramahnya yang mengulas balik konflik Poso dan Ambon tersebut. Dia pun menyebut orang yang membuat narasi hingga melakukan pelaporan polisi dengan dugaan penistaan agama itu telah memfitnah dirinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada awak media yang berkumpul di rumahnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4), JK memperlihatkan juga rekaman cuplikan-cuplikan video konflik di Poso dan Ambon.
"Ini lah suasana, yang tidak ada media [tak diliput media massa] lebih kejam lagi. Lebih parah lagi," kata JK.
"Orang-orang yang memfitnah saya, pernah enggak ada di situ [di tengah konflik Poso dan Ambon]? Saya ada di situ. Hamid [Eks Menkumham Hamid Awaluddin] ada di situ, Uceng [Jubir JK Husain Abdullah] sebagai wartawan waktu itu pergi melihat," imbuhnya dengan nada keras.
Hamid dan Husain turut mendampingi JK dalam konferensi pers tersebut.
Menurut JK, situasi konflik di Poso (Sulawesi Tengah) dan Ambon (Maluku) pada akhir 1990an dan awal 2000an itu lebih kejam dibandingkan peristiwa G30SPKI. Konflik yang bermula antarwarga di masing-masing wilayah itu kemudian berkembang menjadi bernuansa agama alias SARA.
Kami bertiga masuk ke situ [kawasan konflik seperti Poso dan Ambon] untuk menenangkan, berani enggak Ade Armando ke situ? berani enggak itu Ade Darmawan," imbuhnya.
CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan JK terkait Poso dan Ambon itu.
Sebelumnya, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi melaporkan JK ke kepolisian.
Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat menyebut pernyataan JK dinilai menyinggung ajaran Kristen dan menimbulkan kegaduhan dalam ceramah di Masjid UGM yang membicarakan konflik Poso dan Ambon. Ia menegaskan ajaran Kristen tidak pernah membenarkan membunuh sebagai jalan menuju surga.
Selain itu, pada 14 April lalu laporan serupa muncul dari Sumut. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara ikut melaporkan JK ke Polda Sumut dengan tuduhan menistakan ajaran agama.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik melalui dialog, bukan jalur hukum.
"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).
Sementara itu, Presidium Anti Provokator Nasional akan melaporkan orang yang menyebarkan potongan video ceramah JK dan menyertakan narasi yang diduga fitnah terkait Poso dan Ambon.
"Tentu mengenai tadi itu isi pembicaraan itu yang mulai menyebarkan itu. Menyebarkan isu-isunya, secepatnya kita akan laporkan nanti ini," kata Tim Advokat Presidium Anti Provokator Nasional, Emil Harris kepada wartawan, Jumat (17/4).
Emil menerangkan laporan tersebut berkaitan dengan penyebaran video ceramah JK yang disampaikan di kampus UGM. Video itu sengaja dipotong dan disebarkan agar seolah-olah ada tindakan pelanggaran hukum dalam ceramah itu.
"Tentu yang selama ini kan yang beredar di situ ada video. Ah tentu kita angkat dari situ, yang memulai ini barang," ungkapnya.
Anggota presidium itu, Muchtar Daeng Lau mengecam pihak yang memposting potongan video JK dengan narasi negatif saat ceramah di UGM.
"Kami mengutuk keras orang pertama memposting video pak JK ketika ceramah di UGM sehingga terjadi polemik dan ketidaknyamanan yang berkepanjangan," kata Muchtar.
Presidium Anti Provokator Nasional memberikan dukungan dan penghargaan kepada JK atas kontribusi dan pengalaman dalam menjaga persatuan bangsa, termasuk dalam penyelesaian konflik sosial keagamaan baik secara nasional maupun internasional.
"Kami mengimbau agar menahan diri dan menghindari framing sepihak agar seluruh masyarakat dan elemen bangsa tidak terprovokasi. Namun mengedepankan sikap objektif dan memahami konteksnya secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama," ungkapnya.
Konflik Poso, Sulawesi Tengah, terjadi kurun waktu sekitar 1998-2001. Kerusuhan komunal itu kerap dinilai sebagai konflik bernuansa agama. Namun akar masalahnya disebutkan terkait ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta dampak program transmigrasi yang mengubah demografi wilayah tersebut.
Pada 2001, JK yang masih menjabat Menko Kesra dalam kabinet kepresidenan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memimpin proses mediasi di Malino, Sulawesi Selatan. JK yang juga tokoh Sulawesi itu kemudian berhasil mendorong Deklarasi Malino I setelah mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen yang berkonflik untuk bersepakat berdamai.
Sementara itu konflik Ambon merupakan kerusuhan komunal yang bermula dari perselisihan individu kemudian cepat meluas dengan menjadi prahara bernuansa agama di provinsi Maluku kurun waktu sekitar 1999 hingga 2002.
JK yang kala itu menjabat Menko Kesra kemudian mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen dari Ambon untuk mediasi di Malino. Hasilnya adalah kesepakatan perdamaian atau Deklarasi Malino II pada 12 Februari 2002.
Merespons ramai ceramah JK, admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM menyampaikan pesannya melalui kolom komentar yang disematkan mulai Senin (12/4).
"Jemaah sekalian, kami mohon dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang beredar. Seringkali cuplikan yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman karena konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin dalam kolom komentar.
CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf untuk mengutip isi dari komentar tersebut.
"Mari kita bersikap adil dalam menilai suatu hal, dengan melihat secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya lebih lanjut. Adapun apabila memerlukan klarifikasi lebih lanjut, silakan langsung ke pihak yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya," tutupnya.
(kid/yoa/kid)
Add
as a preferred source on Google
