13 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi aktivitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang belakangan kembali melakukan kunjungan ke sejumlah daerah alis blusukan.
Menurut Hasto, yang lebih penting saat ini bukan sekadar turun ke lapangan, melainkan pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang diambil selama masa pemerintahan sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin," ucap Hasto ditemui di Kantor PDIP Lenteng Agung, Senin (1/6).
Hasto menilai kegiatan blusukan atau kunjungan ke daerah seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan elektoral semata. Ia menegaskan seorang pemimpin juga perlu memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan yang pernah diambil selama memegang jabatan.
Hasto menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, terutama di bidang fiskal.
Ia menilai persoalan tersebut bukan sepenuhnya berasal dari pemerintahan saat ini, melainkan juga merupakan dampak dari kebijakan yang dijalankan pada periode sebelumnya.
"Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya," kata Hasto.
Ia kemudian menyinggung penggunaan anggaran bantuan sosial yang menurutnya sangat besar untuk kepentingan elektoral pada 2024 lalu. Hasto menyebut sejumlah pengamat politik internasional memperkirakan nilai belanja bansos tersebut mencapai lebih dari US$13 miliar.
Selain itu, Hasto juga mengkritik sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai tidak memberikan efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian. Ia turut menyoroti kebijakan pemindahan Ibu Kota negara serta program hilirisasi yang menurutnya belum memberikan manfaat yang merata.
"Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar USD, kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier, efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki," jelasnya.
Menurut Hasto, berbagai kebijakan tersebut kini menjadi sorotan publik karena dinilai berdampak pada sistem hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan masyarakat pada akhirnya akan mempertanyakan berbagai persoalan yang muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan tersebut.
"Ini yang kemudian digugat, ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya," ujarnya.
(ldy/rds)
Add
as a preferred source on Google
