12 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pihaknya tetap akan membangun jalan yang menghubungkan kawasan tambang di daerah Rumpin hingga Cigudeg meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengkaji aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
Rudy menyebut pembangunan jalan tersebut tetap memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun nantinya aktivitas tambang tidak kembali dibuka oleh Pemprov Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalaupun tidak jadi dibuka dan ditutup oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jalan tersebut akan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Cigudeg sampai dengan Rumpin. Jadi pada saat kita membangun jalan, tidak ada ruginya untuk siapapun. Keuntungannya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Bogor bagian barat," kata Rudy di Cibinong, Selasa (2/6).
Menurut Rudy, jalan yang dibangun bukan merupakan jalan khusus yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan perusahaan tambang, melainkan jalan kelas kabupaten yang dapat dimanfaatkan seluruh angkutan barang.
"Kami tidak membangun jalan yang hanya bisa dilewati pertambangan. Kami membangun jalan kelas kabupaten yang mana seluruh angkutan barang dan angkutan tambang bisa melalui jalur tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan apabila Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengizinkan aktivitas pertambangan beroperasi, maka seluruh angkutan tambang nantinya wajib menggunakan jalur tersebut.
Namun demikian, Rudy menegaskan kewenangan untuk membuka atau menutup kembali aktivitas pertambangan berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kewenangan untuk dilakukan operasional kembali tidak ada pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Maka kami menunggu sepenuhnya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.
Di sisi lain, Pemkab Bogor tetap melanjutkan tahapan pembangunan jalan tersebut yang saat ini telah memasuki proses penetapan lokasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rudy menjelaskan rencana pembangunan jalan tambang telah masuk tahap perencanaan sejak 2025 dan pada tahun ini difokuskan pada proses administrasi pengadaan lahan.
"Kalau administrasinya selesai di tahun 2026, sekarang sedang proses penetapan lokasi. Penetapan lokasi harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Setelah penetapan lokasi diterbitkan, pemerintah daerah akan melanjutkan proses appraisal lahan sebagai dasar pembebasan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tersebut.
Menurut Rudy, anggaran pembebasan lahan telah disiapkan sebesar Rp100 miliar dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2026 sehingga tahapan pengadaan tanah dapat segera dilaksanakan setelah seluruh proses administrasi selesai.
"Kami sudah mempersiapkan anggarannya dalam postur APBD Tahun 2026," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemerintah provinsi masih mengkaji keberlangsungan aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor sebelum melanjutkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang.
Menurut Dedi, kajian tersebut diperlukan untuk memastikan luas wilayah tambang yang masih dapat beroperasi, dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta arah pengembangan ekonomi masyarakat setelah aktivitas pertambangan berakhir.
"Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak," kata Dedi.
(antara/fra)
Add
as a preferred source on Google
