12 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meminta para gubernur memperkuat koordinasi, menjaga integritas, dan menghadirkan kepemimpinan yang transformatif di daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mengawal program prioritas nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut dia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7).
Mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Bima menjelaskan bahwa gubernur memiliki dua fungsi strategis, yaitu sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur perlu memastikan terbangunnya koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota guna menyinkronkan berbagai program prioritas nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyampaikan pesan Mendagri agar para gubernur secara rutin membangun koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah. Koordinasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pertemuan daring.
"Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan Bapak-Ibu untuk fokus tetap pada rakor-rakor," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7).
Di samping memperkuat koordinasi, Mendagri juga meminta para gubernur memimpin langsung pelaksanaan program kerja di daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Kepemimpinan kepala daerah tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada sekretaris daerah, melainkan harus hadir hingga pelaksanaan program di tingkat bawah.
Para gubernur juga diminta terus menjadi teladan dalam menjaga integritas, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Mendagri juga memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.
"Pak Menteri meminta Bapak-Ibu untuk juga memberikan atensi kepada persoalan-persoalan batas daerah, kabupaten, kota, dan desa, dan lain-lain. Ini kita ingin selesaikan secara dicicil oleh teman-teman di Adwil. Nah itu arahan dari Pak Menteri yang harus saya sampaikan," terang Bima.
Ia juga mengingatkan agar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tidak mengalami penurunan meskipun terdapat penyesuaian Transfer ke Daerah. Ia meminta para kepala daerah menghindari kinerja yang rendah dan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kepala daerah saat ini perlu menjadi pemimpin yang bersifat transformasional dan mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi serta kolaborasi. Kemampuan menjadi pemimpin yang transformatif dinilai sangat penting di era dengan tantangan yang kompleks saat ini.
Bima merinci lima tantangan utama kepala daerah saat ini, yaitu dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, dan pemenuhan janji kampanye. Tantangan lainnya adalah perkembangan algoritma media sosial serta risiko persoalan hukum yang perlu diantisipasi.
"Kami berharap sekali di forum ini Gubernur Kaltim sebagai Ketua bisa terus menginspirasi best practices masing-masing yang transformer itu, dijadikan contoh bagi yang underperformer," tambah dia.
Bima juga mengingatkan para kepala daerah agar berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mendukung keberhasilan berbagai program prioritas. Mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Robert E. Lucas Jr., dirinya menekankan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada investasi fisik maupun teknologi.
Pembangunan juga memerlukan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan inovasi sehingga pengembangan kualitas manusia perlu menjadi prioritas Pemda.
"Jadi mari kita sama-sama belajar dan kuatkan bagaimana membangun ekosistem di sini," tandas Bima.
Sebagai informasi, raker ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI, Rudy Mas'ud, dan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Selain itu, hadir pula para gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia atau yang mewakili, serta para pengurus dan dewan pakar APPSI.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
