7 hours ago
4
Banda Aceh, CNN Indonesia --
Lembaga-lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) sudah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di provinsi itu akhir November lalu.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella membenarkan surat itu masuk pada Minggu (14/12). Dia bilang, saat ini mereka sedang mengkaji bentuk dukungan yang akan diberikan kepada wilayah terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini, UNDP sedang mengkaji bentuk dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat kami dalam pemulihan dini (early recovery)," kata Sara Ferrer dalam keterangan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/12).
Sebelumnya Pemerintah Aceh resmi menyurati lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu UNDP, UNICEFUnited Nations Development Programme (UNDP), UNICEF, bahkan hingga badan PBB untuk urusan migrasi (IOM) guna ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Tanah Rencong.
Pemprov Aceh menilai lembaga-lembaga internasional itu punya pengalaman untuk menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh.
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Respons kantor perwakilan PBB
Sementara itu, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya mengatakan akan terus memantau situasi dan tetap terlibat aktif untuk mengawal respons darurat di provinsiterdampak.
"UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery)," kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin kemarin.
"UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah," sambungnya.
Dikatakannya sejak awal terjadinya bencana hidrometeorologi banjir hingga longsor yang sporadis pada akhir November lalu di tiga provinsi Sumatra-- Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat--- UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja dengan pemerintah di tingkat nasional, daerah, serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.
"Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak," sebagaimana keterangan dari Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.
Untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin selebar-lebarnya atas bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengaku tetap pada pendiriannya untuk menerima bantuan yang datang dari luar negeri tanpa mempersulit untuk masuk ke Tanah Rencong.
"Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja," kata Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12).
Hal itu disampaikan Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan Upland Resources yang beroperasi di United Kingdom, Malaysia dan Indonesia. Bantuan yang disalurkan itu berupa bahan pokok.
Bantuan itu langsung dibagikan ke masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Mualem menegaskan dalam kondisi bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.
Pada hari yang sama, dalam rapat dengan seluruh jajaran kabinetnya di Istana Negara, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto bercerita banyak pimpinan negara lain yang hendak mengirimkan bantuan ke Indonesia dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra.
Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang hendak membantu. Namun, ia menyebut Indonesia mampu mengatasi persoalan ini.
"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna tersebut.
Prabowo menyatakan APBN siap menyokong dana penanganan bencana. Ia menyebut APBN cukup untuk menangani itu karena pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Salah satu sokongan APBN ialah tambahan dana taktis ke pemerintah daerah bagi penanganan bencana. Yakni Rp20 miliar bagi tiap provinsi terdampak, sedangkan Rp4 miliar untuk tiap kota atau kabupaten terdampak.
Dari update data Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh Senin kemarin, pukul 20.05 WIB jumlah korban jiwa mencapai 432 orang dan hilang 32. Sementara jumlah pengungsi juga bertambah menjadi 474.962 orang.
Kemudian bencana itu juga merusak 258 unit kantor, 287 tempat ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, 206 RS dan Puskesmas, 461 titik jalan, 332 jembatan dan 164.906 unit rumah rusak.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam update informasi pada Senin petang menyatakan total korban jiwa dalam bencana hidrometeorologi di tiga provinsi Sumatra mencapai 1030 orang tewas. .
"Untuk korban jiwa meninggal dunia, ini bertambah 14 jiwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin 14 Desember, saat ini menjadi 1.030 jiwa," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers, Senin petang.
Sementara untuk korban hilang, per hari itu berkurang enam jiwa, dari 212 orang menjadi 206 orang.
Kemudian untuk jumlah pengungsi, hari ini menjadi 608.940 orang, berkurang dari kemarin 624.670 orang. Aceh masih menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak yaitu 572.862 jiwa.
(dra/kid)
