UIN Jakarta Terlibat Kisruh Panas dengan Sekolah Islam di Pamulang

Daftar Isi

Tangerang Selatan, CNN Indonesia --

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta terlibat sengketa dan kisruh dengan pengelola sekolah di bawah Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta (YSH) di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.

Sengketa keduanya memanas pada Sabtu (22/8) malam, ketika Ketua YSH Ilham Aufa mengeklaim puluhan orang yang ia sebut sebagai preman menyerang Sekolah Islam Pamulang (SIP) pada Sabtu (22/8) dini hari pukul 03.00 WIB.

Bahkan sempat memicu aksi saling dorong ketika dua kelompok bertemu di lokasi yang mencakup Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Ilham menyebut kelompok tersebut menguasai bangunan sekolah hingga memasang pagar kawat di area perimeter TKIP dan SDIP Pamulang. Ia menuding terdapat sosok yang diduga Wakil Rektor II UIN Jakarta, Imam Subchi, dalam rombongan tersebut.

"Kami baru tahu tindakan pengambilalihan tersebut setelah para preman itu menguasai bangunan SIP, karena di jam segitu kami semua sedang istirahat," kata Ilham.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo bersama jajaran Polres Tangsel dan TNI turun langsung ke lokasi untuk melakukan mediasi terhadap dua kelompok yang bersitegang.

Polisi juga meminta warga yang berkerumun di sekitar lokasi membubarkan diri untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Setelah dilakukan pendekatan, warga yang sebelumnya berkerumun mulai meninggalkan lokasi. Situasi kemudian berangsur kondusif.

Tudingan premanisme

Ketua YSH Ilham Aufa menilai kejadian tersebut merupakan tindakan premanisme dan menuding aksi serupa sebelumnya terjadi di Madrasah Pembangunan (MP) dan Sekolah Triguna.

Ia juga menganggap penguasaan SIP dan sejumlah sekolah oleh UIN Jakarta tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, tindakan tersebut bertentangan dengan putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 tentang integrasi UIN dengan tiga yayasan.

"Tidak ada dasar hukum bagi UIN Jakarta melakukan tindakan apapun terkait sekolah yang dikelola yayasan, termasuk SIP. Sebab dasar hukumnya berupa KMA sudah dibatalkan PTUN Jakarta," ujarnya.

Ilham mengatakan aksi tersebut membuat guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa merasa khawatir serta berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.

"Kami meminta pihak UIN Jakarta menaati dan menghargai proses hukum yang masih berjalan di PN Depok, PTUN Jakarta, dan kepolisian. Jangan gunakan preman dalam urusan di lingkungan pendidikan," kata Ilham.

Bantahan UIN

Kepala Pusat Informasi dan Humas UIN Jakarta Zaenal Muttaqin membantah tudingan menggunakan preman dalam insiden Sabtu dini hari tersebut.

Zaenal mengatakan pihak yang disebut "preman" adalah personel keamanan atau sekuriti UIN Jakarta yang ditugaskan mengamankan lingkungan sekolah dan aset negara. Pemasangan pagar kawat juga dilakukan untuk "memastikan lingkungan sekolah tetap tertib".

"Perlu kami luruskan, mereka bukan preman. Mereka adalah sekuriti UIN Jakarta yang menjalankan tugas pengamanan. Kehadiran mereka merupakan bagian dari tanggung jawab UIN Jakarta untuk menjaga keamanan aset negara yang berada di lingkungan sekolah," ujar Zaenal.

"Pemasangan pagar kawat ini merupakan bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ini langkah preventif untuk memastikan lingkungan sekolah tetap tertib serta membatasi akses pihak-pihak yang tidak berkepentingan," katanya.

Zaenal menjelaskan, alih kelola TKIP dan SDIP Pamulang dilakukan sebagai bagian dari upaya UIN Jakarta menyelamatkan dan memastikan pengelolaan aset negara berupa lahan dan bangunan seluas sekitar 8.000 meter persegi yang memiliki nilai sedikitnya Rp160 miliar.

"Kami ingin memastikan aset negara tetap aman dan digunakan sesuai peruntukannya. Pengamanan ini bukan untuk mengganggu kegiatan sekolah, apalagi menimbulkan ketakutan. Justru sebaliknya, ini bagian dari upaya memastikan aset dan lingkungan pendidikan terlindungi," ujar Zaenal.

"Kami mengimbau siswa dan wali murid tidak perlu khawatir. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.

Keduanya diminta tahan diri

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

"Kami meminta semua pihak untuk tidak terpancing dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas kami," ujarnya.

"Kami mengajak semua pihak mengedepankan dialog, menghormati proses hukum, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif," katanya.

Perselisihan tersebut kini masih bergulir di sejumlah jalur hukum, termasuk Pengadilan Negeri Depok, PTUN Jakarta, serta proses di kepolisian.

(arl/end)