4 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Muhammad Qodari resmi dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI menggantikan Angga Raka Prabowo.
Acara pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).
Bakom RI merupakan badan yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Angga Raka menjadi orang pertama yang menakhodai badan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum Bakom, ada badan serupa yang dibentuk di akhir kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dinakhodai oleh Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.
Qodari bukanlah orang baru di lingkaran pemerintahan. Sebelum ini, ia merupakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Posisi itu kini digantikan Jenderal Purn. Dudung Abdurachman.
Sebelum itu, ia juga menjabat Wakil Kepala KSP mendampingi A. M. Putranto sebagai Kepala KSP.
Sebelum masuk ke lingkaran pemerintahan, Qodari dikenal sebagai pengamat sekaligus peneliti politik. Ia merupakan pendiri lembaga survei Indo Barometer pada 2006 silam.
Sebelum mendirikan Indo Barometer, Qodari sempat menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Juli 2005-Oktober 2006 dan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Juli 2003-Juni 2005.
Dalam kehidupannya di kancah politik nasional, Qodari mengambil bagian ke dalam Kelompok Relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) sebagai penasihat.
Saat itu, ramai isu jabatan tiga periode Presiden Jokowi. Relawan ini salah satu pihak yang mendukung wacana itu. Qodari sempat melempar wacana duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024.
"Buat saya bukan Jokowi tiga periode. Sebetulnya, saya membayangkan dan antisipasi bahwa Pemilu 2024 nanti capresnya itu berpasangan Jokowi dengan Prabowo. Jadi tepatnya Jokowi-Prabowo 2024, itu tagline saya. Saya proklamirkan nih, Jokowi-Prabowo 2024," kata Qodari.
Qodari mengungkapkan salah satu alasan mendukung Jokowi berpasangan dengan Prabowo saat itu guna menghindari potensi polarisasi politik di tengah masyarakat.
Ia khawatir polarisasi politik seperti yang terjadi di Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, serta Pilpres 2019 kembali terulang.
(mnf/isn)
Add
as a preferred source on Google
