12 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tengah mengupayakan pengurusan emergency visa untuk pemulangan Wakil Menteri HAM Mugiyanto yang masih tertahan di Doha, Qatar, imbas konflik kawasan Timur Tengah.
"Memfokuskan langkah pada pengurusan visa emergency melalui Kedutaan Arab Saudi sebagai opsi percepatan kepulangan Wakil Menteri HAM dan Direktur MKPU," kata Menteri HAM Natalius Pigai saat dihubungi, Kamis (5/3).
Ia menjelaskan kementeriannya telah berkoordinasi dengan Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri serta KBRI Doha untuk pengurusan visa itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KBRI Doha, kata dia, berkoordinasi lebih lanjut dengan KBRI Riyadh terkait permohonan visa, pengaturan penjemputan di perbatasan Salwa, serta pengantaran darat menuju Riyadh.
Skema yang disiapkan jika visa emergency diberikan adalah perjalanan darat dari Doha menuju perbatasan Saudi sekitar satu jam.
Lalu perjalanan darat dari perbatasan menuju Riyadh sekitar 6 jam. Opsi lanjutan penerbangan domestik dari Riyadh ke Jeddah atau Madinah.
"Penerbangan internasional lanjutan menuju Jakarta secara direct maupun melalui hub seperti Cairo, Muscat, atau Istanbul," kata Pigai.
Ia mengatakan berdasarkan informasi terakhir, pengajuan emergency visa yang telah disampaikan oleh pihak Riyadh baru dikirimkan dan hingga saat ini belum terdapat visa yang granted.
"Fasilitas emergency visa tersebut tidak bersifat khusus bagi Indonesia, melainkan terbuka bagi seluruh negara terdampak situasi regional, sehingga berpotensi menimbulkan antrean signifikan di perbatasan apabila seluruh permohonan disetujui secara bersamaan," katanya.
(yoa/dal)
