2 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengklaim persoalan pengadaan mobil dinas untuk gubernur senilai Rp8,5 miliar telah tuntas dikembalikan.
Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengkritik pengadaan mobil dinas ini yang dianggap tidak efisien.
"Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan," kata Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda, Jumat (20/3), diberitakan Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faisal menerangkan nilai pembelian itu sebesar Rp8,5 miliar, tetapi pihak penyedia cuma menerima pembayaran bersih Rp7,5 miliar. Selisih Rp1 miliar, kata dia, berupa potongan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Ia menyebut pajak-pajak sudah disetor Pemprov Kaltim ke kas pemerintahan pusat dan kini sedang diproses dengan koordinasi Direktorat Jenderal Pajak untuk dikembalikan. Pengembalian dana ini disebut butuh waktu dua sampai tiga bulan.
Disampaikan Faisal, dana Rp8,5 miliar sudah diperhitungkan mencakup pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi serta margin keuntungan penyedia mobil dinas.
Sistem pengadaan fasilitas kepala daerah ini sebelumnya dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang sah karena memang hanya ada satu distributor di wilayah Jakarta.
"Melalui penyelesaian administrasi dan upaya penarikan kembali dana pajak secara transparan ini, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan tegas dari pemerintah pusat," tutur Faisal.
Prabowo sebelumnya menyinggung soal pembelian mobil dinas Rp8,5 miliar saat saat menjamu jurnalis di Bogor pada Kamis (19/3). Saat itu, Prabowo menyinggung tentang pola belanja daerah yang tidak efisien.
"Banyak pejabat itu, menurut saya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 M," kata Prabowo.
"Saya presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu," tutur dia. "Mungkin karena ini presiden, ada antipeluru, mungkin harganya Rp1 M, tapi tidak Rp8 M," ujarnya lagi.
Pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud senilai Rp8,5 miliar menuai polemik dan kritik. Mobil dinas Rp8,5 miliar yang disiapkan adalah model hybrid Range Rover 3.0 LWB PHEV P460e warna putih.
Awalnya, Rudy mengatakan mobil dinas baru nanti akan digunakan untuk menunjang kegiatan kepala daerah, apalagi mengingat posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN membuat mobilitas kepala daerah banyak menyambut tamu.
"Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," ujarnya.
Rudy menjelaskan pengadaan kendaraan dinas juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Aturan tersebut menyebut kendaraan kepala daerah jenis sedan maksimal 3.000 cc dan jenis jeep 4.200 cc.
Pengadaan itu dinilai tidak peka dengan kondisi keuangan negara di tengah kampanye Prabowo soal efisiensi anggaran.
(dis/fea)
Add
as a preferred source on Google
