11 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung menyambut berbagai masukan serta dinamika kebijakan terbaru dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025-2045.
Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia mengatakan bahwa masukan antara lain datang dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam waktu dekat, pemerintah pusat juga disebut akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait grand design kependudukan.
"Insya Allah akhir Maret segera selesai. Informasi terbaru, Juni atau Juli akan terbit Perpres tentang grand design kependudukan. Karena itu kita harus melakukan penyesuaian agar Raperda ini selaras dan bisa diturunkan menjadi Perwal maupun Perda," kata Sherly.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sejumlah poin dalam draf awal telah disederhanakan dan disesuaikan agar lebih efektif serta tidak tumpang tindih dengan regulasi pusat.
Adapun salah satu pekerjaan rumah terbesar yang disoroti adalah tren penurunan angka kelahiran di Kota Bandung. Sherly menilai fenomena tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi struktur demografi kota dalam jangka panjang.
"Angka pernikahan relatif masih tinggi, tetapi keinginan memiliki anak justru menurun. Kalau ini terus terjadi, 10 tahun ke depan bisa saja struktur penduduk didominasi usia lanjut," ujarnya.
Sherly menilai, diperlukan edukasi kepada generasi muda mengenai kehidupan berkeluarga. Ia menyebut, memiliki anak bukan beban jika dipersiapkan dengan baik.
"Setidaknya dua anak cukup. Itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Perlu ada pemahaman bahwa menikah dan punya anak tidak seseram yang dibayangkan," tuturnya.
Ia kemudian menyinggung perubahan gaya hidup dan pengaruh budaya luar yang dinilai ikut memengaruhi pola pikir generasi muda. Tekanan media sosial, gaya hidup bebas, hingga anggapan bahwa memiliki anak adalah beban kini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kependudukan.
Karena itu, pemerintah harus menyiapkan regulasi yang komprehensif, terutama di sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Penduduk bukan sekadar soal jumlah, tetapi kualitas. Kesiapan sejak lahir, akses pendidikan, hingga kesiapan memasuki dunia kerja harus dipastikan," ujar Sherly.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa masih terdapat kendala dalam validitas data kependudukan. Sebagai kota wisata dan kota tujuan, Bandung banyak dihuni pendatang. Hal ini kerap memengaruhi data kelahiran maupun kematian, meskipun yang bersangkutan bukan warga ber-KTP Kota Bandung.
"Secara angka memang tercatat, tetapi ternyata bukan warga asli Kota Bandung. Ini yang harus kita benahi agar basis data benar-benar akurat," pungkas Sherly.
(rea/rir)
