KOKAM-Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus Panglima KOKAM, Dzulfikar A. Tawalla, menyatakan dukungan terhadap keputusan Komisi III DPR RI yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden.

Menurutnya, keputusan tersebut penting untuk menjaga institusi Polri agar tidak terpengaruh kepentingan politik praktis serta tetap berada dalam koridor konstitusi dan reformasi sektor keamanan.

Dzulfikar menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, penempatan Polri di bawah Presiden melalui mekanisme parlemen merupakan kanal representasi rakyat yang sah.

Setiap keputusan yang lahir dari proses konstitusional perlu dijaga demi stabilitas sistem pemerintahan. Ia juga menilai bahwa desain reformasi pasca-Reformasi menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bingkai supremasi sipil.

Ia mengingatkan bahwa wacana pembentukan kementerian khusus yang membidangi kepolisian berpotensi mengganggu mono loyalitas Polri sebagai alat negara yang tunduk pada kepentingan negara dan Kepala Negara. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka ruang politisasi apabila kementerian tersebut terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Karena itu, penguatan pengawasan melalui mekanisme checks and balances oleh DPR serta optimalisasi peran Kompolnas dinilai sebagai langkah yang lebih tepat.

Dzulfikar juga mengimbau agar seluruh pihak tidak membangun narasi yang melemahkan institusi Polri secara umum. Kritik terhadap kinerja merupakan bagian dari kontrol demokratis yang sehat, namun delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh berpotensi menggerus kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas sosial. Upaya perbaikan, menurutnya, harus ditempuh melalui evaluasi, pengawasan, dan reformasi internal yang konstruktif.

Sebagai organisasi kepemudaan dengan jaringan hingga tingkat desa, Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM berkomitmen mengawal amanat Reformasi dengan mendorong Polri tetap menjadi polisi masyarakat (community policing) yang dekat dengan rakyat, humanis, profesional, dan berkeadilan. Mereka juga mengajak seluruh elemen bangsa berhati-hati terhadap narasi perubahan kebijakan yang berpotensi menyimpang dari semangat Reformasi dan koridor konstitusi.

KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah menyatakan akan terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Selain itu, mereka mengapresiasi respons cepat Polri dalam berbagai program prioritas nasional, seperti penanganan bencana, pembangunan, Program Makan Bergizi Gratis, serta penguatan ketahanan pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

(tim)