10 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan sebanyak empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 31 Juli 2026 yang mengawali Tahun Ajaran 2026/2027.
Keempat SRT tersebut berada di Kabupaten Barru, Sidenreng Rappang (Sidrap), Tana Toraja, dan Bone, yang kini mulai melayani 1.508 siswa. Masing-masing SRT memiliki 446 siswa di Sidrap, 393 siswa di Barru, 340 siswa di Tana Toraja, dan 329 siswa di Bone.
Memasuki Tahun Ajaran 2026/2027, kawasan SRT mulai dihidupkan oleh aktivitas pendidikan. Para siswa hadir bersama orang tua dan disambut kepala sekolah, guru, serta wali asuh yang akan mendampingi proses pembelajaran maupun kehidupan berasrama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan SRT merupakan upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Sekolah rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045," kata Dody.
Seiring dimulainya kegiatan belajar, Kementerian PU terus menyempurnakan utilitas pendukung agar seluruh fasilitas berfungsi optimal.
Di SRT Kabupaten Barru, percepatan penyelesaian sistem penyediaan air bersih dilakukan melalui penyambungan jaringan PDAM dan koordinasi lintas instansi bersama pemerintah daerah. Selama proses tersebut, kebutuhan air bersih dipenuhi melalui distribusi mobil tangki guna menjaga kelancaran pelaksanaan MPLS dan kegiatan belajar mengajar.
Di Sulsel, Kementerian PU membangun 9 Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan pelaksanaan MPLS yang digelar secara bertahap. Dengan pengoperasian 4 SRT tersebut, hingga saat ini 7 dari 9 Sekolah Rakyat telah melaksanakan MPLS, yakni di Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Sinjai, Barru, Sidrap, Tana Toraja, dan Bone.
Sementara itu, Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng dan Wajo akan memulai MPLS pada gelombang berikutnya seiring penyelesaian tahap akhir utilitas pendukung agar seluruh fasilitas siap berfungsi optimal sejak awal kegiatan belajar mengajar.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat diukur dari konstruksi, serta fungsi infrastruktur dalam mendukung proses pendidikan. Dalam hal ini, termasuk kehadiran lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa.
Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PS) Sulsel, Kementerian PU membangun Sekolah Rakyat sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, dapur beserta instalasi pengolahan limbah, sistem penyediaan air bersih, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Seluruh prasarana tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung pembentukan karakter peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari implementasi Asta Cita dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini juga sejalan dengan Visi PU 608, khususnya target 0 persen kemiskinan, melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang membuka akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
(rea/rir)
