8 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatra Utara (Sumut). Penyerahan hunian ini menjadi bagian dari program percepatan pemulihan pascabencana bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menilai proses di wilayah ini sangat efektif. Ia menyebut pembangunan hunian di Tapanuli Selatan merupakan salah satu yang tercepat dalam sejarah penanganan bencana di Pulau Sumatra.
"Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," ujarnya saat acara penyerahan kunci huntap di Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (27/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan bahwa kelancaran pembangunan hunian permanen sangat bergantung pada koordinasi tiga tahapan utama antara pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan tahap awal ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun data korban secara detail dan akurat.
Data tersebut harus mencakup kategori kerusakan serta identitas penerima bantuan berbasis nama dan alamat (by name by address) yang jelas. Setelah data tersebut diserahkan, Badan Pusat Statistik akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan validitas informasi sebelum pembangunan dimulai.
Proses pemulihan ini merupakan hasil kolaborasi antara BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta dukungan pihak nonpemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi. Tito memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, atas kinerjanya dalam proses administrasi ini.
Bupati dinilai sangat sigap dalam mengumpulkan dan menyampaikan rincian data kerusakan warganya, mulai dari kategori ringan hingga berat. Kecepatan administrasi tersebut berdampak langsung pada percepatan pencairan dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat selama masa pengungsian.
"Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat]," tegas Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3).
Masyarakat penerima manfaat juga mendapatkan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp1,8 juta yang diberikan sekaligus untuk kebutuhan selama tiga bulan. Selain hunian tetap, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pendukung lainnya untuk meringankan beban para penyintas bencana.
Bantuan tersebut mencakup jaminan hidup dari Kementerian Sosial senilai Rp15.000 per orang setiap harinya selama masa transisi. Warga juga menerima dana sebesar Rp3 juta untuk pengadaan perabotan rumah tangga serta dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.
Pemerintah berharap keberhasilan penanganan di Tapanuli Selatan dapat menjadi standar bagi daerah lain yang sedang dalam masa pemulihan. Saat ini terdapat 52 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang masuk dalam target rehabilitasi.
Tito mendorong para kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk segera melengkapi data warga agar bantuan bisa segera diproses. Kelengkapan administrasi menjadi kunci utama agar kementerian terkait dapat segera melakukan tindakan pembangunan fisik di lapangan.
"Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam program ini pembangunan huntap menggunakan tiga skema yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Skema tersebut meliputi pembangunan huntap in situ oleh BNPB, huntap komunal oleh Kementerian PKP, serta opsi relokasi mandiri bagi warga.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
