5 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi VIII DPR kembali menggelar rapat dengan Kementerian Haji membahas persiapan pelaksanaan haji 2027, Rabu (19/8).
Rapat menyoroti sejumlah poin terutama soal kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027. Selain itu, rapat turut membahas pemblokiran biaya uang muka hingga Rp66 miliar oleh pemerintah Arab Saudi.
Berikut sejumlah poin penting hasil rapat tersebut:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data keuangan tak sinkron
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti data keuangan yang tak sinkron antara Kementerian Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dalam rapat, Selly mengungkap perbedaan data jumlah jemaah dalam laporan yang diterima Komisi VIII DPR RI. Dia menilai perbedaan itu dapat mempengaruhi perhitungan anggaran sehingga perlu segera diklarifikasi dan diperbaiki.
Perbedaan juga terlihat pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara Kementerian Haji dan BPKH. Pada laporan Kemenhaj, BPIH tercatat sebesar Rp11.465.956.201.655, sedangkan BPKH mencatat sebesar Rp11.467.575.683.626.
"Dan tentu ini akan berpengaruh terhadap jumlah angka uang yang tentu nanti kami akan mempertanyakan sebetulnya angka yang betul yang mana," katanya.
Biaya haji naik jadi Rp107 juta
Kementerian Haji dan Umrah mengaku telah memutuskan untuk menaikkan BPIH 2027 antara 10-15 persen menjadi Rp107.340.172,02 per jemaah.
Namun, dari jumlah tersebut, tak semuanya akan dibayarkan jemaah. Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, jemaah hanya akan membayar biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dengan porsi 40 persen atau sebesar Rp42.936.068,81.
Sisanya, Rp64.404.103,21 atau 60 persen bakal dibebankan kepada BPKH lewat skema nilai manfaat.
"Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,02 dengan komposisi Bipih sebesar Rp42.936.068,81 atau sebesar 40 persen dan nilai manfaat sebesar Rp64.404.103,21 atau sebesar 60 persen," kata Irfan dalam rapat.
Layanan meningkat
Menhaj Irfan memastikan kenaikan biaya haji akan dibarengi dengan peningkatan layanan. Sebab, selain dampak ekonomi global, kenaikan juga disebabkan karena perubahan layanan.
Misalnya, pemerintah Arab Saudi yang menghapus layanan paling murah atau kelas D, sehingga harus memilih kelas C.
"Tentu pelayanan di Armuzna, pasti itu berbeda. Tenda-tendanya berbeda, kasurnya berbeda ukuran-ukurannya. Kemudian layanan lain kita berharap makan juga konsumsi akan ada sedikit peningkatan," kata Irfan.
Dana DP diblokir
Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar mengungkap pemerintah Arab Saudi tengah memblokir biaya down payment (DP) atau uang muka pelaksanaan ibadah haji RI di 2027 hingga 14 juta riyal atau sekitar Rp66 miliar.
Merujuk surat yang dikirim otoritas Arab Saudi, kata Dahnil, pemblokiran berkaitan dengan dugaan pelanggaran asuransi dalam pelaksanaan ibadah haji 2026.
Persisnya, pemerintah Arab Saudi menuding sekitar 600 jemaah asal Indonesia pada 2026 menderita sembilan penyakit kronis yang mestinya tidak lolos tes kesehatan. Mulai dari gagal ginjal, gagal jantung, paru-paru kronis, sirosis, saraf, psikiatri berat, hingga TBC.
"Mereka sudah mengirimkan surat bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta riyal," ujar Dahnil dalam rapat.
Menurut Dahnil, pihaknya telah melayangkan keberatan lewat nota dipomatik dan meminta dukungan DPR untuk bersikap tegas.
(thr/fra)
