9 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji meminta seluruh kader partai yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih agar tidak saling menyerang atau bertengkar di publik.
Hal tersebut disampaikan Sarmuji dalam acara tasyakuran peringatan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).
Sarmuji mengingatkan agar seluruh kader Partai Golkar untuk mematuhi empat fatsun politik partai sebagai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fatsun pertama, kata dia, seluruh kebijakan fraksi Partai Golkar harus mendukung program Asta Cita Prabowo-Gibran.
"Kita sudah membangun satu koalisi dan kita mendorong sebenarnya agar terjadi koalisi permanen dan ini sudah dideklarasikan oleh Ketua Umum kita, supaya hubungan antar fraksi tidak on-off," tuturnya.
Ia mewanti-wanti agar tidak ada anggota yang menyerang kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya Golkar tetap berada di dalam koalisi meskipun kebijakan yang ditempuh tidak populer.
"Kami ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah," jelasnya.
Kedua, Sarmuji meminta agar seluruh anggota yang ada di Kabinet untuk tidak saling berpolemik. Ia menyebut seluruh masukan atau saran harus disampaikan sebelum rapat berlangsung.
Terlebih, ia mengatakan Golkar memiliki banyak perwakilan di Kabinet Merah Putih yakni 8 Menteri dan 3 Wakil Menteri serta 1 Gubernur Lemhanas.
"Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan di antara kawan sendiri, tolong kasih masukkan sebelum rapat dimulai. Agar sesama kawan sendiri, jangan sampai jeruk makan jeruk istilahnya," tuturnya.
Ketiga, Sarmuji memerintahkan seluruh kader agar tidak mempermasalahkan kebijakan yang diambil pemerintah. Meski begitu, ia menyebut masukan dan evaluasi masih tetap bisa dilakukan.
"Misalkan program Makan Bergizi Gratis. Taruhlah ada kelemahan di dalamnya. Tugas kita menyempurnakan melalui masukan yang disampaikan kepada menteri terkait," jelasnya.
Fatsun politik terakhir, seluruh anggota Golkar tidak boleh mengubah sesuatu yang sudah diputuskan atau ditetapkan koalisi.
(tfq/isn)
