14 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik keras Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan setuju soal mengembalikan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) lama sebelum revisi.
UU KPK berhasil direvisi oleh Pemerintah dan DPR pada September 2019. Saat itu Jokowi merupakan presiden yang disokong PDIP. Kemudian partai banteng menjadi motor revisi UU KPK di DPR.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy mengatakan Jokowi sedang mencari perhatian dengan mendukung UU KPK kembali ke yang lama sebelum revisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jokowi lagi cari perhatian khususnya terkait mengembalikan UU KPK yang lama. Padahal, semua masyarakat tahu bahwa UU KPK diubah pada masa kepemimpinan beliau," kata Ronny dalam keterangannya, Selasa (17/2).
"Dan sekarang beliau mau cuci tangan soal itu. Ada banyak saksi tokoh-tokoh nasional dan agama yang diundang diminta masukan soal UU KPK pada 2019, tetapi beliau waktu itu tidak mengambil tindakan apa-apa," lanjutnya.
Ronny juga menilai pernyataan Jokowi itu berkaitan dengan upayanya untuk memperjuangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Diketahui, Jokowi saat ini erat dengan PSI yang kini dipimpin anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Jokowi sempat memberikan pengarahan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI di Makassar, Sulawesi Selatan akhir Januari lalu.
"Jadi, pernyataan beliau itu, saya nilai berkaitan dengan upaya beliau untuk mati-matian memperjuangkan PSI. Ini tak lebih dari sekadar untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas untuk PSI," ujarnya.
Ronny menyebut pernyataan Jokowi itu bukan berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi, kata dia, indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia justru stagnan di masa pemerintahan Jokowi.
"Jadi, saran saya tidak usah terlalu ambil perhatian atas pernyataan beliau itu. Kasihan masyarakat kita kalau disuguhi hal-hal yang tidak benar dari beliau," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengundang sejumlah tokoh yang dianggap kritis terhadap pemerintah, salah satunya Abraham Samad Riyanto sebagai Ketua KPK periode 2011-2015.
Banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Abraham Samad sendiri sempat mengusulkan agar Presiden Prabowo mengembalikan UU KPK sebelum revisi 2019.
Abraham beralasan revisi UU KPK tahun 2019 telah melemahkan peran dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.
Saat dimintai tanggapan, Jokowi menyambut baik usulan Abraham Samad tersebut.
"Ya, saya setuju, bagus," jawab Jokowi usai menonton laga Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2).
UU KPK direvisi pada tahun 2019 saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden aktif. Banyak pihak menilai revisi tersebut melemahkan kemampuan KPK memberantas korupsi di Indonesia.
Namun, Jokowi mengaku dirinya tak pernah mengusulkan perubahan UU KPK tersebut. Beleid tersebut diubah atas inisiatif DPR RI.
"Itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan jangan keliru ya. Inisiatif DPR," ujarnya.
(fra/dis/fra)
