12 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat menyiapkan skema top-up Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 39 daerah yang benar-benar tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah kepala daerah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/6).
Tito awalnya menjelaskan Kemendagri menerima banyak keluhan daerah-daerah yang tidak mampu membayar PPPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Kemendagri tidak menerima informasi begitu saja dan memelototi postur anggaran daerah-daerah itu.
"Namun kemudian kita melakukan pendampingan, pendampingan kita juga, mohon maaf, tidak terima begitu saja informasi. Kita melihat dan kita detail melihat apa postur anggarannya, dan setelah dilihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu," kata dia.
Ia mencontohkan NTT yang awalnya mengeluh tidak bisa membayar PPPK, namun setelah didampingi Kemendagri, akhirnya ada anggaran yang dialihkan.
Tito meminta kepala daerah untuk terlebih dahulu melihat rincian pos anggaran sebelum menyerah.
"Contoh Sulawesi Tengah, ini Pak Gubernur, Bapak punya anggaran hibah Rp 120 miliar Pak. Kami sudah melihat, saya lihat dari sistem, di anggaran sistem anggaran, Rp 120 miliar ini bisa dikurangi sebetulnya untuk membayar PPPK, hibahnya. Jadi hal-hal yang tidak efisien bisa untuk diefisiensikan. Nah ini tolong dikerjakan dulu, jangan menyerah dulu, karena kalau yang menyerah pasti kami pelototi," katanya.
Namun, ia mengatakan memang ada daerah yang memang sudah tidak mampu.
Ia mencontohkan Kabupaten Tojo Una-Una dengan porsi belanja pegawai mencapai 56,65 persen, Kabupaten Buol sekitar 51 persen, Kabupaten Donggala 53,9 persen, serta Kabupaten Sigi yang mencapai 60 persen.
Tito mengatakan daerah yang benar-benar tidak mampu membayar perlu dicarikan solusi.
"Kalau enggak salah kita hitung 39 ya? 39 daerah yang perlu kita pikirkan mungkin mereka kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu ditop-up melalui TKD," katanya.
Tito kembali mengingatkan kepala daerah untuk mengevaluasi pos-pos anggaran yang tidak efisien. Ia meminta kepala daerah tidak menerima saja informasi dari jajaran.
"Tapi kami melakukan pendampingan tiap minggu. Tiap minggu kami lakukan semua daerah yang kami anggap itu akan sulit mereka. Kemudian yang berikutnya, artinya perlu dicarikan jalan keluar yang memang sudah menyerah. Memang nggak bisa lagi, harus perlu dibantu untuk top-up," kata dia.
(yoa/isn)
Add
as a preferred source on Google
